Foto Ilustrasi
Bagansiapiapi — Menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) III PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) yang dijadwalkan pada Senin (30/06/2025) mendatang di lantai 8 Kantor Bupati Rohil, sorotan tajam kembali diarahkan kepada kinerja perusahaan daerah ini. Masyarakat dan pemangku kepentingan berharap RUPS kali ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum perubahan nyata bagi SPRH agar tidak lagi stagnan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT SPRH memegang tanggung jawab strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Rokan Hilir. Namun hingga kini, kontribusi yang diharapkan belum juga terasa secara signifikan. Keuntungan perusahaan justru dinilai belum maksimal dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan daerah.
Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, selaku pemegang saham utama, secara tegas meminta agar SPRH mengalihkan orientasinya dari kepentingan internal semata menuju kontribusi riil bagi kemajuan daerah. Ia pun memerintahkan langsung pelaksanaan RUPS-LB III ini, menyusul RUPS-LB II yang telah digelar pada Kamis, 26 Juni 2025 lalu.
“Rapat ini bukan sekadar formalitas. Setiap jajaran Direksi dan Komisaris wajib memaparkan apa yang sudah mereka kerjakan. Bila tidak menunjukkan hasil, evaluasi tegas akan dilakukan, termasuk sanksi nonaktif bahkan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH),” ujar Zulfakar Juned, Direktur Pengembangan PT SPRH.
Zulfakar juga menambahkan bahwa dirinya akan hadir dan siap dievaluasi langsung oleh Bupati sebagai pemegang saham utama. “Kami semua hanya pekerja di perusahaan ini. Bila dinilai tidak layak lagi menjabat, kami siap menerima keputusan tersebut,” tegasnya.
Ironisnya, dalam RUPS sebelumnya, sejumlah Komisaris dan Direksi justru mangkir dari undangan resmi tanpa alasan yang jelas. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen internal dan perlu ditindaklanjuti secara serius.
Diharapkan, melalui RUPS-LB III ini, PT SPRH dapat melakukan perombakan besar-besaran bila diperlukan dan mulai menjalankan peran strategisnya secara nyata. Rokan Hilir membutuhkan perusahaan daerah yang mampu menjadi motor penggerak pembangunan, bukan hanya tempat berlindung bagi pejabat tak produktif.
Peringatan keras telah diberikan. Kini masyarakat menanti: apakah PT SPRH akan bangkit sebagai tulang punggung ekonomi daerah, atau kembali menjadi simbol kegagalan BUMD yang hanya menyerap anggaran tanpa manfaat?
(Redaksi)
