Mandailing Natal, ~ Sorotan tajam mengarah ke Bupati Mandailing Natal Bapak *H. Saipullah Nasution S.H , M.M.* dalam menyikapi keluhan masyarakat terhadap maraknya Kantor Desa yang tutup bahkan tidak ditempati sama sekali, Hingga kini belum ada satu pun tanggapan resmi dari Bupati atas kondisi ini yang membuat warga kebingungan tidak tahu lagi kemana mengurus administrasi yang dibutuhkan warga setempat.
Fenomena ini terjadi di berbagai kecamatan, termasuk Bukit Malintang, Panyabungan Utara, Muara Batang Gadis, hingga Siabu. Sampai kini warga resah akan kehilangan peran serta fungsi Kepala Desa dan perangkat Desa yang sama-sama kita ketahui perpanjangan tangan pemerintah dalam hal melayani Masyarakat setempat, sebagaimana disebutkan dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud berkata : *Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka*. Hadist ini jelas bahwa pemimpin itu harus mengedepankan kepentingan Rakyat.
Temuan beberapa Desa termasuk Desa Lubuk Kapundung II Kecamatan Muara Batang Gadis misalnya, warga harus kembali berulang kali karena pelayanan desa tidak berjalan. “Sudah dua kali saya datang untuk urus surat keterangan, tapi kantor desa selalu tutup. Tidak ada pemberitahuan apa pun,” (Pungkas warga stempat)
Kondisi ini menjadi salah satu Problem yang serius bahkan awal kemunduran yang katanya Madina Maju, miris hati kita melihat kondisi madina semakin hari semakin kacau, bahkan ekspektasi kita terhadap Kesejahteraan Madina ini berhasil ditangan Bapak Saipullah Nasution selaku Bupati Madina. Masyarakat madina tahu bahwa bapak Bupati Bacgroundnya Birokrasi pasti tahu maksud dari kata-kata ini : “Jika kamu menginginkan suatu bangunan itu kokoh dan megah sebelumnya kamu pastikan pondasinya kuat”. Seperti itulah kiranya qiyasan dalam Hal Transformasi Kabupaten Madina Maju, Sejahtera, Bergengsi hingga Masyarakatpun ikut berseri. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal Sonjaya Rangkuti. menyampaikan kritik keras atas sikap pasif Bupati terhadap persoalan yang menyangkut hak dasar Masyarakat.
“fenomena ini bukanlah suatu hal yang patut kita saksikan secara berjamaah. Ini menyangkut hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Sungguh miris sekali kita menyaksikan sikap Bupati madina memilih diam tanpa ada kebijakan Responsif terhadap persoalan yang rentan berdampak negatif kepada Masyarakat bahkan memicu konflik ditingkat Desa,” tegas Sonjaya Rangkuti kepada jurnalis.
Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal juga sempat menyinggung janji program 100 hari kerja Bupati yang menurutnya tidak menunjukkan hasil konkret. Ia menyatakan, janji kerja cepat dan tanggap hanya sekedar cita-cita tanpa ada niat mewujudkannya. masyarakat Madina tidak butuh kata kata manis dari pewaris yang selalu menjadikan bahan manipulatif pikiran Rakyat sampai kita menilai mengatakan API sekalipun kita tidak takut, karena kita tahu jika hanya sekedar kata kata tanpa makna tidak akan mampu merubah dunia. Bupati madina tidak boleh gagal mewujudkan madina bergengsi walaupun masyarakat madina berasumsi Bupati hari ini dinilai teori tanpa aksi hanyalah imajinasi.
“Pertanyaannya: 100 hari kerja yang mana? Untuk siapa? Jika pelayanan yang paling mendasar bersentuhan langsung dengan masyarakat di desa saja dibiarkan begitu saja layaknya menyaksikan bersama keluh kesah masyarakat, maka dari itu wajar saja publik bertanya, sudahkah masyarakat tagih janji-janji manis Bupati? Apakah Bupati madina sudah bertanggung jawab mewujudkan visi 100 hari kerja yang dinilai ngaco? Bupati madina ngapain aja sejauh ini?” sindirnya.
Keberadaan kantor desa sebagai ujung tombak pemerintahan seharusnya menjadi prioritas. Namun, melihat tingkah perangkat desa yang tidak berkantor membuat masyarakat tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana dalam Regulasi yang ada, selain itu kita mengetahui tingkat desa ini juga ada pembantu perangkat desa dalam hal mendapatkan informasi cepat yakni BPD (Badan permusyawaratan Desa) yang berperan sebagai pengawas, penyambung lidah masyarakat (menyampaikan aspirasi masyarakat setempat).
Jangan sampai masyarakat menilai ada kong kali kong atau persekongkolan jahat antara pemerintah desa dan BPD. Seterusnya perlu Ditegaskan kepada Pengawas desa dalam hal bertugas serta perannya sebagai pengawas Desa bertujuan mencegah adanya penyelewengan anggaran Dana Desa dan perangkat Desa yang bertingkah semaunya.
Menurut pantauan wartawan juga , beberapa kantor desa terlihat kosong, pintu tergembok, dan tidak adanya aktivitas sama sekali. Hal ini berdampak langsung pada warga yang membutuhkan layanan administrasi, terutama di wilayah pelosok.
Situasi tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan akses pelayanan publik yang makin melebar. Warga merasa diabaikan, dan upaya untuk mengakses layanan dasar justru memakan waktu dan tenaga tanpa hasil.
HMI cabang Madina mendesak Bupati untuk segera turun langsung ke lapangan dan mengevaluasi total kinerja para kepala desa. Jika tuntutan ini tidak di indahkan serta tindakan tegas, Sonjaya Rangkuti siap dalam garda terdepan menggalang konsolidasi bersama elemen masyarakat lainnya, karena ia mengatakan kepala desa sekalipun Bupati digaji dari uang pajak Rakyat. Maka dengan ini Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal mengatakan juga bahwa Hak masyarakat itu wajib Hukumnya dipenuhi oleh pemerintah. Ia juga menuntut tegas niat baiknya Bupati dan Pemerintah Desa dalam Responsif terhadap masalah ditengah masyarakat.
“Kami tidak ingin pemerintah hanya sibuk dengan Seremonial dan pencitraan. Rakyat butuh pelayanan, bukan simbol.
Selaku Mahasiswa dengan perannya Sosial Control akan selalu tetap memberikan kritik dan saran demi terwujudnya Kabupaten Madina yang sejahtera dan berkeadilan. Jika Bupati madina tetap konsisten berperan sebagai penikmat penderitaan dan bersikap Bodo amat terhadap permasalahan ditengah masyarakat kami menilai bahwa bupati madina gagal dan kami menyarankan kepada bupati segera mudur dari jabatannya.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi yang telah dikirimkan redaksi melalui pesan WhatsApp dan memblokir no wa wartawan .
(Magrifatulloh).
