Rokan Hilir – Sabtu, 24 Mei 2025 – Skandal proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir memasuki babak baru. Namun ironisnya, nama yang disebut sebagai aktor utama dalam pengaturan puluhan proyek miliaran rupiah—berinisial MH—hingga kini belum tersentuh proses hukum.
MH, yang disebut oleh tersangka AA (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil) sebagai sosok pengendali 74 proyek senilai Rp23,6 miliar yang tersebar di 18 kecamatan, justru masih bebas berkeliaran. Tak ada tanda-tanda pemeriksaan, apalagi penahanan terhadapnya.
Kondisi ini menimbulkan keresahan dan kekecewaan di tengah masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat, pegiat antikorupsi, dan akademisi mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pengakuan AA secara menyeluruh.
“Kalau MH benar terlibat, tetapi tidak diperiksa, ini menjadi cermin buram bagi keadilan. Penegakan hukum jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” ujar seorang pengamat hukum dari Pekanbaru.
Lebih jauh, publik khawatir bahwa proses hukum hanya berhenti pada level pelaksana teknis dan tidak menyentuh aktor intelektual yang diduga lebih besar perannya. Jika dibiarkan, kasus ini berpotensi menjadi contoh nyata bagaimana korupsi sistemik dapat berlindung di balik kekuasaan dan kelambanan hukum.
Saat ini masyarakat menunggu keberanian dari aparat penegak hukum: akankah MH dipanggil dan diperiksa, atau justru terus mendapat “perlindungan tak terlihat”? Desakan pun terus bergema agar Kejaksaan dan lembaga terkait bertindak tegas dan transparan, tanpa pandang bulu.
Skandal ini bukan hanya soal uang negara yang diduga diselewengkan, tetapi juga soal kepercayaan publik yang dipertaruhkan.
