Pekanbaru – Polemik penyegelan Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru kembali mencuat dan menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari tokoh masyarakat sekaligus mantan anggota DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat, yang secara tegas menyuarakan kekecewaannya terhadap lambannya respons Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap kondisi rumah sakit tersebut.
Dalam pernyataannya, di sebuah tayangan platform media tik tok pribadinya Ade menyayangkan terjadinya penyegelan rumah sakit milik pemerintah kota yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan dasar, khususnya di bidang kesehatan. “Rumah sakit ini dibangun dengan anggaran daerah sejak 2013, dan saat itu kami di DPRD Kota sudah mengingatkan soal prioritas pembangunan. Tapi pemerintah malah memutuskan untuk membangun tiga proyek sekaligus: Rumah Sakit Madani, Pasar Induk, dan Kantor Pemerintahan di Tenayan,” ujar Ade.
Ia menilai keputusan tersebut menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya operasional rumah sakit hingga kini. Menurutnya, sejak awal pembangunan, RSD Madani sudah mengalami berbagai kendala pendanaan dan pengelolaan.
“Pada 2017, Provinsi sudah menyuntik dana sekitar Rp17 miliar, tapi dikembalikan. Dari pusat turun lagi Rp28 miliar, tapi juga dikembalikan. Saya tidak tahu apa alasan dikembalikannya dana-dana tersebut. Padahal rumah sakit ini sangat dibutuhkan,” ujarnya dengan nada prihatin.
Ade juga mengungkapkan bahwa pada 2018 dirinya sempat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau terkait bantuan operasional. “Waktu itu pihak Dinas mengatakan mereka sudah bantu obat-obatan, tapi ketika dicek ke rumah sakit, tidak ada aktivitas. Tidak ada kegiatan. Akhirnya kami buat kegiatan sunatan massal di sana hanya untuk menunjukkan bahwa fasilitas itu masih ada, dan mendorong pemerintah kota untuk segera memanfaatkannya,” jelasnya.
Menurutnya, rumah sakit milik pemerintah seharusnya menjadi tempat rujukan utama masyarakat, apalagi di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan. Namun kenyataannya, RSD Madani justru menyisakan persoalan serius yang belum terselesaikan sampai hari ini. “Sarana dan prasarana tidak memadai. Pelayanan tidak maksimal. Sungguh memalukan ketika rumah sakit swasta yang tidak mendapat sokongan APBD bisa berkembang, sementara kita yang didukung anggaran, termasuk BPJS, malah jalan di tempat,” tegas Ade.
Ia mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera menginventarisasi kembali seluruh aset dan proyek strategis, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik. “Tolong urus yang strategis dulu. Kesehatan itu urusan wajib pemerintah. Jangan sampai persoalan seperti penyegelan kemarin terulang lagi, karena ini bukan hanya persoalan anggaran, tapi juga menyangkut nyawa dan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.”
Di akhir pernyataannya, Ade berharap agar Pemerintah Kota Pekanbaru segera bergerak cepat menyelesaikan persoalan RSD Madani demi kepentingan masyarakat luas. “Semoga saran ini didengar. Kita ingin pelayanan kesehatan yang optimal dan rumah sakit yang dibangun dengan uang rakyat benar-benar memberikan manfaat untuk rakyat.”
