Pelalawan — Praktik pungutan sebesar Rp2 juta yang dilakukan oleh pihak SMK Nasional Pangkalan Kerinci kepada wali murid menuai sorotan dari LSM Penjara Indonesia. Pungutan tersebut dikabarkan berkaitan dengan pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) di sekolah tersebut.
Permasalahan ini awalnya mencuat setelah sejumlah wali murid menyampaikan keluhan kepada LSM Penjara Indonesia. Wali murid merasa keberatan dengan besarnya pungutan yang dinilai membebani, apalagi pungutan ini diberlakukan bagi seluruh siswa di dua kelas, dengan total 60 orang.
Jika dikalkulasikan, total dana yang dikumpulkan dari pungutan ini mencapai Rp120 juta. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, apakah dana sebesar itu wajar dihabiskan hanya untuk pelaksanaan UKK di tingkat SMK?
Pihak sekolah, melalui Kepala Sekolah SMK Nasional, Pauzi, sempat menyebut bahwa informasi terkait pungutan ini sudah disampaikan melalui grup WhatsApp wali murid. Namun, setelah ditelusuri, pesan yang dimaksud tidak ditemukan karena telah terhapus.
LSM Penjara Indonesia menegaskan bahwa pungutan ini patut diduga sebagai pungutan liar. Mereka juga menyayangkan tindakan pihak sekolah yang memberlakukan pungutan cukup besar, berbeda dengan sekolah-sekolah swasta lain di Kabupaten Pelalawan yang tidak melakukan pungutan serupa.
“Walaupun SMK Nasional adalah sekolah swasta, sesuai peraturan, dana BOS dan BOSDA dari Pemerintah Provinsi Riau seharusnya bisa membantu menutupi kebutuhan operasional, termasuk pelaksanaan UKK,” ujar perwakilan LSM Penjara Indonesia.
Pihak LSM menyatakan akan melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk ditindaklanjuti. Mereka menegaskan, pengelolaan dana di lingkungan pendidikan harus transparan dan sesuai regulasi yang berlaku.
