Jakarta – Organisasi kepemudaan Laskar Bhineka Nusantara menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dalam melakukan evaluasi terhadap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang diketahui pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilu. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga netralitas dan profesionalitas para tenaga pendamping dalam menjalankan tugasnya di desa-desa.
Ketua Umum Laskar Bhineka Nusantara, Syawal Udin, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap tenaga pendamping yang pernah menjadi calon legislatif (Caleg) merupakan langkah tepat guna memastikan bahwa mereka tetap menjalankan tugasnya secara objektif dan tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini agar pendamping desa benar-benar bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok,” ujar Syawal Udin dalam keterangan pers, 13 Maret 2025.
Menurutnya, keberadaan tenaga pendamping desa sangat vital dalam proses pembangunan di desa-desa tertinggal. Oleh karena itu, netralitas mereka harus dijaga agar tidak terjadi konflik kepentingan yang bisa menghambat efektivitas program pemerintah.
“Jika ada indikasi bahwa mereka masih membawa kepentingan politik dalam menjalankan tugasnya, maka harus dievaluasi dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Laskar Bhineka Nusantara juga menyoroti pentingnya reformasi di tubuh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) agar tidak hanya bebas dari kepentingan politik, tetapi juga memiliki kompetensi yang lebih baik dalam mendampingi masyarakat desa. Mereka menilai, evaluasi ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendampingan, baik dari aspek kapasitas sumber daya manusia maupun transparansi dalam rekrutmen tenaga pendamping ke depannya.
Selain itu, organisasi kepemudaan ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal kebijakan pemerintah dalam memastikan bahwa tenaga pendamping desa benar-benar bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Mereka menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional, sehingga segala bentuk intervensi politik yang dapat menghambat program desa harus segera ditindak.
Mereka juga mendorong agar pemerintah memberikan ruang bagi pemuda-pemudi berkompeten untuk ikut serta dalam program pendampingan desa.
“Kami berharap pemerintah membuka peluang lebih besar bagi pemuda yang memiliki keahlian dan integritas untuk berkontribusi dalam membangun desa, sehingga regenerasi tenaga pendamping dapat berjalan dengan baik,” lanjut Syawal Udin.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan program pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal dan tidak terhambat oleh kepentingan politik. Laskar Bhineka Nusantara berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat desa dan mengawal setiap langkah yang diambil untuk memastikan efektivitas program pembangunan daerah tertinggal di Indonesia.
