Rokan Hilir – Polemik penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rokan Hilir, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, informasi terkait alokasi anggaran dan nama-nama penerima bantuan CSR tersebar luas di media sosial Facebook, memicu perdebatan di masyarakat.
Sebuah unggahan dari akun Facebook bernama Abdur Rab memuat rincian data penyaluran CSR ke berbagai daerah, termasuk bantuan seragam dan pembangunan musholla. Namun, muncul dugaan adanya indikasi penyimpangan dalam realisasi dana tersebut.
Sejumlah penerima manfaat CSR mulai berani bersuara, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait pencairan dana. Mereka mengaku hanya menerima sekitar 30% dari total bantuan yang tertera dalam rekapitulasi, sementara mereka diwajibkan menandatangani kwitansi pencairan 100%. Lebih mengkhawatirkan lagi, dana baru ditransfer ke rekening penerima sekitar dua minggu setelah mereka menandatangani dokumen tersebut di kantor BUMD Rokan Hilir.
Investigasi yang dilakukan oleh beberapa awak media mengindikasikan adanya kejanggalan dalam penyaluran CSR, dengan jumlah anggaran yang ditaksir mencapai belasan miliar rupiah.
Menanggapi isu yang berkembang, pemilik akun Facebook Abdur Rab mengimbau para penerima bantuan untuk terbuka mengenai jumlah dana yang mereka terima. Dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp, ia menyatakan:
“Kepada pihak-pihak yang merasa sebagai penerima bantuan CSR Tahun 2024 dari BUMD Rokan Hilir, dihimbau untuk terbuka dan selamatkan diri dari jeratan hukum.”
Ia juga menegaskan bahwa kasus ini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum dan meminta para penerima untuk jujur mengenai berapa persen dana yang mereka terima dari total bantuan yang seharusnya diberikan.
Di sisi lain, tim media mencoba mengonfirmasi hal ini kepada salah satu direksi BUMD, Zulfakar Juned, melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak BUMD Rokan Hilir terkait dugaan penyelewengan dana CSR tersebut.
Kasus ini terus menjadi perhatian publik dan diharapkan adanya transparansi serta langkah tegas dari pihak berwenang guna memastikan dana CSR benar-benar disalurkan sesuai peruntukannya.(tim)
