GARUDASAKTI ID – Pekanbaru — Berita yang beredar mengenai kakek Usman, warga Jalan Adi Sucipto Pekanbaru, yang kehilangan uang Rp 300 juta untuk pendaftaran cucunya sebagai bintara Polri, ternyata tidak benar. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa calon bintara tersebut sebenarnya tidak jadi mendaftar.
Koalisi Masyarakat Peduli Korban Penipuan dari NGO Kaukus Global Transparansi yang sebelumnya menuntut pengembalian uang dari oknum polisi berinisial MRL, kini mengklarifikasi bahwa ada kesalahpahaman terkait kasus ini.
“Setelah investigasi lebih mendalam, ternyata cucu kakek Usman tidak jadi mendaftar sebagai bintara. Uang yang diserahkan tidak ada kaitannya dengan pendaftaran ke kepolisian,” kata Bung Keneddy saat ditemui di Pekanbaru, Minggu sore.
Pihak LSM menegaskan bahwa kejadian ini adalah hasil dari informasi yang tidak akurat dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah ditimbulkan.
“Informasi awal yang kami terima memang menyesatkan. Kami minta maaf kepada semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari berita ini. Kami juga meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum tentu benar,” tambah Keneddy.
Kepolisian Daerah Riau juga mengonfirmasi bahwa tidak ada laporan resmi terkait dugaan penipuan ini. “Kami telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya laporan atau aduan resmi mengenai dugaan penipuan oleh oknum polisi MRL. Kami pastikan bahwa proses seleksi bintara dilakukan sesuai prosedur yang berlaku,” ujar juru bicara Polda Riau.
Menurut Perkapolri 10/2016, prinsip penerimaan calon anggota polisi adalah tanpa pungutan biaya dan tanpa sogok. Proses penerimaan dilakukan secara objektif, jujur, adil, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta diawasi secara transparan oleh pihak internal dan eksternal.
“Penerimaan calon anggota polisi dilaksanakan dengan akuntabilitas tinggi dan humanis. Kami berkomitmen untuk menjaga integritas proses seleksi ini,” tegas juru bicara tersebut.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Pihak berwenang juga menegaskan komitmen mereka untuk menjaga transparansi dan integritas dalam setiap proses penerimaan calon anggota kepolisian.
